ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS PENATAUSAHAAN BELANJA DAERAH PADA PROVINSI X

Abstract

Pemerintah Provinsi X merupakan salah satu pelaksana keuangan daerah yang merupakan bagian keuangan negara yang dikelola Pemerintah Provinsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 menyatakan bahwa gubernur merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan dalam pengelolaannnya gubernur dibantu oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) yang memimpin Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)   yaitu Sekretaris Daerah dan Pengguna Anggaran dalam hal ini Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta Bendahara Umum Daerah (BUD).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern dimana setiap lapisan pemerintahan wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern maka Pemerintah Provinsi X harus menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Penyelenggaraan pengendalian intern tersebut bertujuan untuk untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa Belanja Daerah berperan penting bagi pembangungan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, maka demikian juga Belanja Daerah di lingkungan Provinsi X.  Besarnya jumlah penduduk dan industri sangat berpengaruh pada layanan publik yang dihasilkan oleh Pemerintah Provinsi. Selain belanja modal untuk pembangunan infrastruktur daerah banyak Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi di X berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi regional maupun nasional serta tingkat pengangguran yang terjadi.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengtahui Penatausahaan Belanja Daerah melalui mekanisme Uang Persediaan dalam pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Provinsi X serta mengetahui bagaimana Pemerintah Provinsi X menyelenggarakan pengendalian Intern dalam pelaksanaannya. Selanjutnya peneliti  tertarik untuk  menganalisis tentang Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi X pada realisasi Belanja Daerahnya.