IMPLIKASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 PADA PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN SUMENEP

Dewi Damayanti

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 pada pengelolaan keuangan Kabupaten Sumenep. Obyek penelitian ini adalah Kabupaten Sumenep. Data penelitian diperoleh dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset serta Sekretariat Daerah Bagian Organisasi Kabupaten Sumenep.Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tersebut yang diterjemahkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yakni perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Kabupaten Sumenep yang memiliki beberapa implikasi yaitu perubahan jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), efisiensi gaji dan tunjangan, keterlambatan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan perubahan dokumen-dokumen serta pergeseran urusan pemerintahan yang menimbulkan perubahan anggaran per urusan di Kabupaten Sumenep.

Kata Kunci: Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan, Organisasi Perangkat Daerah


Full Text:

 Subscribers Only

Refbacks

  • There are currently no refbacks.