DAMPAK PENGALIHAN PBB P2 DAN BPHTB DARI PEMERINTAH PUSAT TERHADAP PENDAPATAN DAERAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN TULUNGAGUNG)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dampak pengalihan PBB P2 dan BPHTB terhadap pendapatan daerah Kabupaten Tulungagung. Selain pengaruhnya terhadap pendapatan, penelitian ini juga untuk mengetahui segala upaya terkait persiapan pengalihan, pelaksanaan pemungutan, upaya optimalisasi, serta permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan. Jenis penelitian adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan rancangan penelitian studi kasus serta studi literatur. Sebagai salah satu upaya peningkatan kemampuan fiskal daerah, pengalihan PBB P2 dan BPHTB dianggap cukup efektif memperluas jenis penerimaan pajak tanpa harus membuat jenis pajak baru yang membebani masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa setelah pengalihan, penerimaan PBB P2 meningkat cukup signifikan sebesar 11,33% di tahun pertama pengalihan. Sebaliknya, penerimaan BPHTB menurun tajam 57,50%. Dari segi persiapan, Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah mempersiapkan regulasi, penyesuaian organisasi dan SDM, sarana dan prasarana, melakukan kerjasama dengan instansi terkait, melakukan sosialisasi, dan mempersiapkan pendanaan. Dalam pelaksanaan pemungutan hambatan terbesar adalah rendahnya NJOP dan basis data yang tidak mutakhir. Hal ini menimbulkan banyaknya penghindaran pajak oleh wajib pajak dengan cara merekayasa harga transaksi untuk menghindari pembayaran BPHTB. Rendahnya NJOP juga berpengaruh secara langsung dengan penerimaan PBB P2 yang lebih rendah dari yang seharusnya dapat dipungut. Upaya optimalisasi masih belum maksimal dilakukan, terutama untuk penerimaan PBB P2, mengingat 2014 merupakan tahun pertama pengalihan.

Kata kunci: PBB P2, BPHTB, Pendapatan Daerah.