PENGARUH DANA PERIMBANGAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA DAERAH PEMERINTAH (STUDI KASUS PADA 34 PROVINSI DI INDONESIA PERIODE 2017-2018)

Abstract

Program Otonomi Daerah yang didukung dengan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki tantangan tersendiri khususnya bagi Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah yang memiliki kendali terhadap Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dituntut untuk mampu mewujudkan kestabilan perekonomian daerah dan memperkecil celah fiskal yang ada agar tiap daerah memiliki daya saing yang baik di tingkat nasional maupun internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Perimbangan (DAU, DAK, dan DBH) serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Pemerintah yang dibagi menjadi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Disamping itu, analisis juga dilakukan untuk menilai pengaruh yang paling besar diantara Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda yang diolah dengan bantuan program Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versi 24.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berpengaruh signifikan terhadap Belanja tidak langsung, sedangkan untuk belanja langsung hanya dipengaruhi oleh variabel Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Temuan studi ini menunjukkan bahwa Dana Perimbangan masih memegang peranan penting dalam memenuhi belanja daerah dibandingkan dengan dana yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah sendiri. Implikasi dari hasil temuan ini adalah bahwa Pemerintah harus mewaspadai adanya flypaper effect pada seluruh provinsi di Indonesia, khusunya pada provinsi yang memiliki proporsi dana perimbangan yang lebih besar dari PADnya. Program peningkatan PAD harus mendapatkan perhatian khusus agar Pemerintah Daerah dapat menghasilkan PADnya secara optimal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam menetapkan kebijakan oleh Kementerian Keuangan selaku perancang dan pengevaluasi APBN dan APBD untuk melakukan evaluasi kebijakan terkait dengan mekanisme dan kriteria penetapan Dana Perimbangan yang dapat mendorong daerah untuk mampu mandiri secara fiskal dalam upaya meningkatkan integrasi ekonomi nasional. Kata kunci: dana perimbangan, pendapatan asli daerah, pelaksanaan anggaran, flypaper effect